 Ilustrasi (Foto: tuyengiao.vn) |
Informasi dalam Laporan Tahunan HAM Kemenlu Tahunan 2022 dari AS dipengaruhi oleh pandangan dan prasangka pribadi, bukan berdasarkan event, data, dan bukti yang objektif, ilmiah, dan holistik. Laporan itu menyebutkan beberapa individu konkret yang dalam kenyataannya adalah objek-objek yang menentang, memanfaatkan kedok "demokrasi", "HAM" untuk menyabot negara dan melanggar keamanan nasional dan ketertiban sosial Vietnam, dengan demikian menuduh Vietnam melakukan penangkapan sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil, campur tangan secara ilegal terhadap hak pribadi, tidak menghormati kebebasan berbicara, dan kekurangan kebebasan internet, dan sebagainya.
Harus Objektif, Jujur dan Tepat ketika Menilai HAM di Vietnam
Apa yang diungkapkan oleh Laporan HAM tersebut menunjukkan bahwa tampaknya nilai-nilai demokrasi dan HAM yang ditujukan Kemenlu AS, hanya untuk melayani beberapa individu di masyarakat. Jelaslah bahwa ini merupakan penilaian yang salah tentang hakikat HAM di Vietnam. Nilai-nilai demokrasi dan HAM yang ditujukan Vietnam tidak dapat menjadi demokrasi yang berlebihan, menyalahgunakan demokrasi dan HAM untuk melanggar kedaulatan dan kepentingan nasional, kepentingan kolektif dan individu, dan merugikan keamanan dan ketertiban. Demokrasi dan HAM di Vietnam harus selaras dengan perkembangan umum masyarakat, melindungi setinggi-tingginya kepentingan nasional dan bangsa.
Menurut para pakar, untuk menilai situasi HAM di Vietnam secara obyektif, jujur, dan tepat, Kemenlu AS harus berdasarkan informasi dan data yang berasal dari sumber tepercaya dan komprehensif. Seiring dengan itu, pengumpulan data dan bukti harus sesuai dengan kenyataan dan memiliki keakuratan dari pihak yang berwenang Vietnam. Lembaga penyelenggara negaralah yang memiliki informasi dan dokumen yang lengkap dan akurat. Untuk menilai secara objektif, diperlukan pula kriteria informasi yang jelas dan transparan, informasi harus diverifikasi dan dievaluasi sebelum dipublikasikan. Saat ini, ketika belum ada satu kriteria yang konkret dan jelas untuk menilai situasi HAM di semua negara, maka Kemenlu AS jangan secara sewenang-wenang merilis pandangan, data, dan sumber informasi yang tidak resmi untuk menilai situasi HAM negara lain, termasuk Vietnam. Dalam hal ini, Wakil Juru Bicara Kemenlu Vietnam, Pham Thu Hang mengatakan:
“Vietnam menyesalkan Laporan HAM Tahunan 2022 dari Kemenlu AS yang telah mengeluarkan beberapa penilaian yang tidak objektif berdasarkan informasi yang tidak akurat tentang situasi nyata di Vietnam. Vietnam selalu siap untuk melakukan pembahasan yang terus terang, terbuka, dengan semangat konstruktif dengan AS tentang isu-isu yang masih banyak perbedaan untuk meningkatkan pemahaman dan berkontribusi pada pengembangan hubungan kemitraan yang komprehensif antara Vietnam dan AS.”
Faktanya, kebijakan Vietnam yang konsekuen adalah untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Secara hukum, Pasal 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 2013 menetapkan: “Negara menjamin dan mengembangkan hak berdaulat rakyat; mengakui, menghormati, melindungi, dan menjamin HAM, hak warga negara; mewujudkan target rakyat yang kaya, negara yang kuat, demokratis adil, dan beradab, semua orang memiliki kehidupan yang sejahtera, bebas, bahagia, dan sebagainya.” Atas dasar UUD, Vietnam telah memberlakukan banyak undang-undang baru untuk melindungi dan mempromosikan HAM seperti UU tentang Kepercayaan dan Agama 2016, UU tentang Keamanan Siber tahun ini 2018, UU Pers 2016, dan sebagainya. UU ini bermakna penting untuk memastikan hak dasar bagi warga negara, melindungi kebebasan berbicara, berkeyakinan, beragama, dan hak-hak pribadi.
Dalam praktiknya, meskipun menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupan sosial, namun HAM selalu dihormati dan dijamin oleh Partai Komunis dan Negara Vietnam sesuai dengan situasi tanah air. Dengan semangat "tidak ada yang tertinggal", Vietnam telah mempromosikan kekuatan seluruh sistem politik untuk melaksanakan tujuan pembangunan sosial-ekonomi, pengentasan kelaparan, kemiskinan, dan pembangunan manusia sesuai dengan komitmen internasional. Pencapaian dalam penjaminan HAM di Vietnam telah diakui dan diapresiasi oleh komunitas internasional.
Vietnam Siap untuk Berdialog tentang Perbedaan dalam HAM
Setelah normalisasi dan terjalinnya hubungan diplomatik sejak tahun 1995 hingga sekarang, Vietnam dan AS telah menggencarkan kerja sama bilateral atas dasar saling percaya dan menghormati. Saat ini, hubungan bilateral kedua negara berkembang secara komprehensif di banyak bidang: politik, ekonomi, keamanan, budaya, silaturahmi rakyat, dan sebagainya. Partai Komunis dan Negara Vietnam selalu siap untuk berdialog dan berbahasan secara terus terang dan terbuka dengan semangat konstruksif dengan AS atas perbedaan-perbedaan untuk meningkatkan saling pengertian. Wakil Juru Bicara Kemenlu Vietnam, Pham Thu Hang, berkata:
“Setelah 10 tahun menjalin hubungan kemitraan komprehensif, hubungan antara Vietnam dan AS telah berkembang secara intensif, ekstensif, efektif, dan substansial di tiga aspek bilateral, regional, dan internasional. Kedua negara menjaga kontak, dialog, dan pertukaran delegasi di semua tingkat, dan khususnya kunjungan tingkat tinggi. Atas dasar perkembangan saat ini, kami sangat ingin dan bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mempromosikan hubungan bilateral untuk terus berkembang secara mendalam, efektif, dan berkelanjutan, demi perdamaian, stabilitas, kerja sama, dan pembangunan di kawasan dan dunia.”
Salah satu hambatan utama dalam hubungan Vietnam-AS adalah perbedaan pendapat ketika menilai isu-isu HAM, demokrasi, etnis, agama, dan sebagainya. Namun, selama ini, kedua negara telah berupaya untuk bekerja sama dan menyelesaikan hambatan tersebut dengan meningkatkan negosiasi dan pertukaran informasi. Mengatasi hambatan prasangka tentang HAM, dengan semangat kesetaraan dan kerja sama untuk lebih memperdalam hubungan baik antara kedua negara selalu menjadi tujuan kedua negara. Karena itu, mengatasi penilaian sepihak dan tidak akurat tentang masalah HAM Vietnam dalam Laporan HAM Tahunan adalah hal yang harus dilakukan oleh Kemenlu AS, menunjukkan upaya baru untuk menghilangkan dan mempersempit hambatan, memajukan hubungan yang berkelanjutan antara kedua negara di masa depan.