Jean-Pierre Archambault, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persahabatan Prancis-Viet Nam  (Foto: Thu Ha/vna)

Dalam keterangannya kepada Kantor Berita Viet Nam sehubungan dengan kesempatan Viet Nam mencalonkan diri untuk masuk Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) masa bakti 2023-2025, Jean-Pierre Archambault, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persahabatan Prancis-Viet Nam, mengatakan bahwa dalam kebijakan pembangunan Viet Nam, bantuan bagi golongan tak mampu menjadi prioritas pemerintah, terutama para korban agen oranye/dioksin. Viet Nam senantiasa memperhatikan kesetaraan gender dan menjamin hak kelompok rentan dalam masyarakat seperti lansia, perempuan, anak-anak dan difabel, aktif berpartisipasi dalam konvensi PBB untuk melindungi gelongan tersebut.

Mengungkapkan upaya Partai Komunis dan Negara Viet Nam dalam menjamin hak warga dengan pedoman “tidak ada yang tertinggal”, Jean-Pierre Archambault menekankan bahwa strategi menghadapi pandemi Covid-19 dengan efektif oleh Viet Nam sejak wabah baru merebak telah dicatat oeh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan dijunjung tinggi oleh media negara-negara. Viet Nam telah berupaya menjamin semua hak warga seperti perawatan kesehatan secara gratis, vaksinasi Covid-19, bantuan bagi badan usaha dan warga yang mengalami kesulitan akibat pandemi dan melaksanakan dengan baik kesehatan, satu hak dasar manusia.

Tentang sumbangsih-sumbangsih Viet Nam bagi komunitas internasional di bidang HAM, Jean-Pierre Archambault menunjukkan bahwa Viet Nam telah melaksanakan dengan baik penjaminan hak perdamaian, kemerdekaan nasional dan hak hidup manusia. Mengalami periode peperangan dan penderitaan pada abad lalu ketika baru merebut kemenangan yang bersejarah, oleh karena itu, Viet Nam memahami secara jelas nilai hak-hak tersebut. Selama ini, Viet Nam aktif berpartisipai dalam kegiatan kemanusiaan dalam kerangka Misi Penjaga Perdamaian PBB di Sudan Selatan yang diakui PBB dan komunitas internasional.