Ilustrasi (Foto: AFP)

Keputusan ini dikeluarkan setelah satu sidang tingkat tinggi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Imran Khan pada hari itu juga. Sekarang, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India belum mengeluarkan reaksi tentang informasi ini.

Ini merupakan anak tangga baru dalam ketegangan diplomatik belakangan ini antara Pakistan dan India, setelah New Delhi, pada tanggal 5/8  mengeluarkan keputusan politik yang berpengaruh yang paling intensif dan ekstensif terhadap kawasan Kashmir yang diéngketakan antara India dan Pakistan dalam waktu hampir 7 dekade ini, ketika mengumumkan dekrit menghapuskan Pasal 370 dalam Undang-Undang Dasar yang menentukan status istimewa Negara Bagian Jammu dan Kashmir, bersamaan itu mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) membagi negara bagian ini menjadi dua teritori federal. India juga menggelarkan lebih dari 40.000 serdadu semi-bersenjata di Negara Bagian Jammu dan Kashmir, bersamaan ỉu menempatkan pasukan-pasukan militer dalam situasi siaga tinggi.

Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, Parlemen Pakistan, pada Rabu (7 Agustus) telah mengesahkan satu resolusi  untuk mengutuk  tindakan sepihak New Delhi.