Deputi PM Vuong Dinh Hue berpidato di depan rapat (Foto: VGP/Thanh Chung) |
Diberitahukan bahwa Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam telah memutuskan menyediakan 40% bagian pendapatan yang berlebih dari pusat dan 70% dari anggaran keuangan daerah tahap 2018-2020 untuk usaha reformasi gaji baru dari tahun 2021. Yang terkini, para anggota Majelis Nasional Viet Nam telah sepakat mengesahkan Undang-Undang tentang Ketenaga-Kerjaan (amandemen), melembagakan tuntutan dari Resolusi Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam tentang usia pensiun dan banyak isi yang bersangkutan dengan sektor badan usaha seperti gaji minimal, dewan gaji, metode pembayaran gaji dan sebagainya. Pemerintah Viet Nam juga akan segera memberlakukan peraturan tentang uji coba mengelola gaji dan uang bonus di badan usaha milik negara.