Ilustrasi (Foto: Majalah Keuangan)

Kementerian Keuangan Vietnam memberitahukan bahwa menurut rencana, pada tahun 2017 akan melakukan peseronisasi terhadap 44 badan usaha, tapi baru melakukan peseronisasi terhadap 24 badan usaha, pada tahun 2018, melakukan peseronisasi terhadap 64 badan usaha tapi hanya melakukan peseronisasi terhadap 23 badan usaha. Sementara itu, rencana yang telah dikeluarkan untuk tahap 2017-2020, akan harus melakukan peseronisasi terhadap 127 badan usaha. Oleh karena itu, setiap triwulan akan melakukan peseronisasi terhadap 10 badan usaha. Jumlah badan usaha  yang dipeseronisasi di Kota Ho Chi Minh menduduki  60% rencana peseronisasi badan usaha milik Negara, namun, setelah 5 bulan awal tahun ini, belum ada badan usaha yang dipeseronisasi. Ketika mengakhiri pengawasan terhadap aktivitas melakukan peseronisasi terhadap badan usaha yang punya modal milik Negara di kota tersebut selama ini, Kota Ho Chi Minh telah meminta kepada Pemerintah supaya membolehkan memperlambat laju penyelesaian peseronisasi terhadap badan usaha sampai tahun 2020 alih tahun 2018 seperti tuntutan semula. Pada kenyataan, hasil pengawasan kota ini telah menunjukkan sumbat-sumbat yang menunggu dibongkar dalam pekerjaan melakukan peseronisasi terhadap badan usaha milik Negara di perkotaan yang besar nomor satu di Vietnam. Menurut kalangan pakar, badan-badan usaha dalam daftar dipeseronisasi di Kota Ho Chi Minh mayoritasnya adalah badan usaha besar, punya struktur yang rumit, melakukan bisnis di multi-bidang dan memiliki banyak harta benda yang lain, di antaranya, menetapkan harta benda milik Negara dalam peseronisasi merupakan sumbat pertama yang perlu dibongkar.

Hasil pemeriksaan keuangan tematik tentang penetapan nilai badan usaha, peseronisasi terhadap badan usaha milik Negara yang dilaksanakan Komite Rakyat Kota Ha Noi yang baru saja diumumkan juga menunjukkan banyak kesalahan tentang penetapan nilai hak guna tanah, penggunaan sewa tanah untuk menyumbangkan modal patungan usaha, belum mengawasi secara erat jumlah uang yang dikumpulkan dari penjualan saham untuk pertama kalinya dan penarikan modal. Kesalahan-kesalahan tersebut harus ditarik pengalaman oleh berbagai kementerian, instansi dan daerah untuk menghindari kesalahan dalam proses melakukan peseronisasi terhadap badan usaha milik Negara pada waktu mendatang. Do Van Sinh, Anggota Harian Komisi Ekonomi dari Majelis Nasional Vietnam mengatakan bahwa Vietnam sudah punya payung hukum yang lengkap untuk melaksanakan proses peseronisasi, masalahnya ialah bagaimana melaksanakan-nya. Dia mengatakan:

“Dalam opsi melakukan peseronisasi terhadap badan usaha milik Negara masih ada banyak masalah. Pertama yaitu apakah informasi bersifat transparans terhadap investor atau tidak, yang kedua ialah apakah bisa memenuhi hasrat para investor atau tidak?”

Agar supaya proses penarikan modal Negara berlangsung secara lancar, Perusahaan Umum Investasi dan Bisnis Modal Negara (SCIC) telah mengusulkan banyak solusi. Di antaranya, SCIC merekomendasikan perlu supaya memberlakukan naskah-naskah bimbingan dalam melaksanakan Instruksi  32/2018/ND – CP, terutama isi-isi yang bersangkutan dengan waralaba modal Negara di badan-badan usaha seperti penetapan nilai hak guna tanah dan penggunaan sewa tanah setiap tahun, nilai kepemilikan intelektual dan aset tak berwujud yang lain, termasuk nilai kebudayaan dan sejarah yang lain, meninjau pemberlakuan standar yang contoh bagi penewaran efek, memberikan pertunjuk dalam membuat pembukuan dan sebagainya. Dengan masalah-masalah yang sangat baru dan belum terbiasa di Vietnam, kalangan analis mengatakan bahwa naskah-naskah bimbingan perlu menentukan secara konkret dan teliti, melakukan konsultasi kebiasaan-kebiasaan yang baik di dunia dan cepat diberlakukan untuk membongkar kemacetan-kemacetan dalam menarik modal Negara yang sedang ada. Banyak ekonom mengatakan bahwa penetapkan rencana yang dilaksanakan Pemerintah sangat jelas, tapi juga menetapan secara konkret tugas terhadap kepala berbagai kementerian, instansi dan daerah. Ini merupakan masalah yang perlu ditentukan secara lebih konkret pada waktu mendatang.